DPR dan Pemerintah Setujui 66 RUU Prioritas 2014

17-12-2013 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyetujui dan menetapkan 66 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang prioritas Tahun 2014. Hal tersebut menjadi tema tunggal dari rapat kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin. Senin (16/12).

“Setelah melalui proses dan perdebatan yang cukup panjang dan lama, akhirnya kami (Baleg) menyetujui 66 Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 dari 111 usulan RUU yang masuk,”jelas pemimpin rapat yang sekaligus sebagai Ketua Baleg, Ignatius Mulyono.

Ditambahkan Wakil Ketua Baleg yang juga sebagai Ketua Panja Prolegnas 2014, Abdul Kadir Karding, bahwa 66 Prolegnas RUU tersebut terdiri dari 34 RUU yang sudah dalam pembahasan tingkat I, dengan asumsi 4 RUU akan disahkan pada masa sidang 2012-2013 (tahun ini).

“Keempat RUU yang akan disahkan pada masa sidang sekarang adalah RUU ASN (Aparatur Sipil Negara), RUU Perindustrian, RUU tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004, dan RUU tDesa,”ungkap Karding.

Selain 34 RUU yang sudah dalam pembahasan tingkat I, dalam 66 Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 juga terdapat 26 RUU yang naskah akademik nya masih dalam penyusunan dan harmonisasi di Baleg. Lima RUU baru yang masih dalam penyusunan komisi-komisi DPR, serta satu RUU yang draft dan naskah akademiknya disiapkan oleh DPD.

“Alhamdulillah, semua fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyetujui 66 RUU Prolegnas 2014 tersebut,”ucap Politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Senada dengan Baleg DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin juga mengutarakan persetujuannya dengan penetapan 66 Prolegnas RUU Priorotas 2014 tersebut.

“Kami menyetujui 66 Prolegnas yang telah ditetapkan DPR RI, terutama yang menyangkut dua RUU strategis yang menjadi usulan kami, yaitu RUU KUHP dan RUU HAM,”kataMenkumham, Amir Syamsudin. (Ayu)/foto:odjie/parle.

BERITA TERKAIT
Peringatan Legislator Soal IUP untuk Ormas: Tambang Bukan Sekadar Soal Untung
30-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)...
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...